Wali Kota Cimahi: Saya Tidak Keberatan Dengan Ancaman Pencopotan Jabatan Apabila Kepala Daerah Dinilai Tidak Tegas Dalam Penegakan Protokol Kesehatan

“Saya tidak keberatan dengan ancaman sanksi pencopotan kepala daerah dari jabatannya bila gagal dalam menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Sisi baiknya, akan memacu kepala daerah untuk disiplin dalam penerapan dan pengawasannya,” ujar Ajay, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, instruksi Mendagri sudah jelas pasal dan pelanggarannya. Sehingga menjadi rambu-rambu bagi kepala daerah dalam menjalankan kebijakannya. Tujuannya agar pandemi bisa ditekan dan segera berakhir, mengingat di beberapa daerah di Indonesia angkanya masih tinggi.

Oleh karena itu, dia akan melakukan berbagai upaya disertai kebijakan yang diterapkan untuk menekan penularan COVID-19. Hal ini dilaksanakan sebagai bukti patuh dan tunduk pada aturan, agar terhindar dari ancaman pencopotan. Salah satunya dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) dengan minta ketegasan wilayah tidak menerima tamu dari luar daerah.

Terlebih saat ini Kota Cimahi sedang berada di zona merah atau risiko penularan tinggi COVID-19. Secara kumulatif angka positif COVID-19 mencapai 823 kasus. Rinciannya 237 orang positif aktif, 562 kasus positif sembuh, dan 24 kasus meninggal dunia akibat COVID-19. “Pemberlakuan PSBM salah satu penegakan protokol kesehatan, karena kasus di Kota Cimahi kebanyakan impor,” terangnya.

Dia mengakui salah satu sumber penyebaran COVID-19 yang masih sulit dihilangkan yakni kerumunan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah terutama ketika ke pusat perbelanjaan atau berwisata. Sedangkan untuk kebiasaan memakai masker dan cuci tangan sudah semakin membaik.

“Kerumunan itu yang sulit dihindari, seperti hajatan, belanja, dan wisata. Makanya kami bakal memperketat perizinan kegiatan masyarakat terutama ketika diketahui bakal menimbulkan kerumunan massa,” pungkas Wali Kota.(sugih/Abah blew)