Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait benur, Presiden Jokowi 'dukung pemberantasan korupsi'

Jakarta, Sergapnusantara.com-  Presiden Joko Widodo menyatakan "mendukung pemberantasan korupsi", setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11).

"Pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," sebut Jokowi dalam komentar yang dirilis melalui media sosial.

Beberapa jam sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, membenarkan bahwa Edhy Prabowo telah ditangkap.

"Benar," kata Ghufron dikutip dari BBC News Indonesia, pada Rabu (25/11), ketika ditanya perihal penangkapan Edhy.

Ghufron mengatakan Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, pada Rabu (25/11) sekitar pukul 01.23 dini hari WIB.

Dalam wawancara dengan Kompas TV, Nurul Ghufron mengatakan ada lima pejabat negara yang ditangkap, termasuk Edhy Prabowo dan dua pejabat tinggi KKP.

Ditanya apakah itu berkaitan dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur, Ghufron mengamininya.

"Benar berkaitan dengan ekspor benur," ujarnya, seraya mengatakan bahwa rincian terkait penangkapan akan disampaikan resmi oleh KPK pada Rabu (25/11).

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berkata partainya menunggu KPK memaparkan informasi lengkap soal penangkapan koleganya tersebut.

"Kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kepada pers.

Di Gerindra, Edhy menjabat sebagai wakil ketua umum bidang keuangan dan pembangunan nasional.

Ekspor benur

Pada Mei lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut aturan larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Pencabutan itu diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI.

Dua bulan kemudian, majalah Tempo merilis laporan yang menyebutkan bahwa KKP telah memberikan izin kepada 30 perusahaan untuk melakukan ekspor benur.

Tempo juga menyebut bahwa sejumlah kader partai diduga berada di belakang perusahaan-perusahaan ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklarifikasi laporan majalah Tempo tersebut dengan mengatakan penerbitan izin dilakukan oleh tim yang dibentuk kementerian "sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun yang tertuang dalam Juknis (petunjuk teknis)".

Siapa Edhy Prabowo?

Edhy adalah sosok yang dekat dengan Prabowo Subianto, jika merujuk riwayat hidupnya dalam situs online KKP.

Setelah lulus strata satu dari Universitas Moestopo, Jakarta, tahun 1997, Edhy bekerja dan berorganisasi di perusahaan maupun lembaga yang dipimpin Prabowo.

Pada tahun 1997 Edhy duduk sebagai ketua harian di Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI). Dibentuk tahun 1955, lembaga ini baru diresmikan pada 1987 oleh sejumlah orang, satu di antaranya Prabowo Subianto.

Saat menjadi atlet pencak silat semasa berstatus mahasiswa, Edhy disebut pernah memenangkan sejumlah kejuaraan.

Tahun 2007, Edhy bertugas di bidang pengembangan prestasi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI). Ia masuk induk olahraga bela diri tradisional itu tiga tahun setelah Prabowo Subianto menjadi ketua umum IPSI.

Saat ini Edhy menjabat ketua harian, sementara Prabowo masih berstatus orang nomor satu di IPSI.

Tahun 2004, setelah Prabowo memenangkan pemilihan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Edhy memimpin bidang pendidikan dan latihan organisasi itu.

Dan usai Prabowo mendirikan Gerindra tahun 2008, Edhy mengepalai urusan bidang kepemudaan serta olahraga di partai itu.

Hingga hari ini, Edhy masih memegang jabatan di tiga organisasi tadi.

Sebelum lolos ke Senayan menjadi anggota DPR tahun 2009, Edhy bekerja di beberapa perusahaan yang dibentuk Prabowo.

Setahun setelah lulus kuliah, Edhy bekerja sebagai asisten pribadi direktur utama PT. Nusantara Energy Plant Indonesia. Lima tahun sebelum menjadi anggota DPR, dia masih menjalani pekerjaan itu.

Merujuk pemberitaan Tempo, tahun 2005 Prabowo masih menjabat direktur di perusahaan itu.

Edhy juga pernah menjadi pimpinan di dua perusahaan lain yang dikuasai Prabowo, yaitu PT. Kertas Nusantara dan PT. Kiani Lestari Jakarta.

Berapa kekayaan Edhy?

Para peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember 2019, Edhy menyebut bahwa korupsi sebagai musuh. Dia mengingatkan seluruh bawahannya di kementerian agar tidak korupsi.

"KKP sebagai salah satu stakeholder di negara ini, bicara korupsi adalah musuh utama kita. Acara Hakordia ini bukan hanya simbol tetapi harus jadi semangat kita dalam menjalankan tugas," kata Edhy dalam pidatonya saat itu, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Dalam laporan harta kekayaan penyelengaraan negara yang terbitkan KPK tahun 2019, harta Edhy mencapai Rp7,4 miliar.

Harta itu antara lain berupa delapan tanah dan satu rumah seluas 104.719 meter persegi di kampung halamannya di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Edhy juga mempunyai satu tanah dan satu rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seluas 4.775 meter persegi. Dia pun memiliki satu rumah di kota Bandung.

Harta kekayaan Edhy lainnya berupa kendaraan, yaitu empat sepeda motor dan dua mobil.